Metrokitanews, Jakarta, 4 November 2026 — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menjadi sorotan menyusul adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap biro jasa maupun pemohon dokumen keimigrasian. Dugaan tersebut perlu ditelusuri agar masyarakat memperoleh kepastian bahwa seluruh pelayanan berjalan sesuai ketentuan dan tarif resmi.
Kantor yang beralamat di Jalan H. Darip No. 169, Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, tersebut melayani berbagai kebutuhan keimigrasian, mulai dari pembuatan dan penggantian paspor bagi WNI, hingga pengurusan izin tinggal bagi WNA, seperti Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Izin Tinggal Kunjungan (ITK), dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
Fasilitas pelayanan prioritas juga tersedia bagi kelompok masyarakat tertentu, antara lain lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil atau menyusui, serta balita.
Sorotan terhadap dugaan pungli di lingkungan keimigrasian semakin menguat setelah mencuatnya pemberitaan mengenai perkara dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA yang disebut telah memasuki persidangan pada akhir Oktober 2026.
Dalam informasi yang disampaikan terkait perkara tersebut, dugaan nilai pemerasan disebut mencapai Rp168,9 miliar sepanjang 2022 hingga 2026. Mantan pejabat Imigrasi, Silmy Karim, juga disebut dalam dakwaan menerima aliran dana sekitar Rp1,2 miliar. Seluruh tuduhan tersebut merupakan materi perkara yang harus dibuktikan melalui proses hukum.
Modus yang menjadi sorotan antara lain dugaan memperlambat atau mempersulit proses penerbitan dokumen izin tinggal, seperti KITAS, KITAP, ITK, perpanjangan izin, alih status, pembaruan domisili, hingga penambahan anggota keluarga sebagai tanggungan. Pemohon atau biro jasa diduga diarahkan untuk membayar biaya tambahan di luar tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Praktik tersebut, apabila terbukti terjadi, merupakan persoalan serius karena dapat merugikan masyarakat sekaligus mencederai integritas pelayanan publik.
Saat dikonfirmasi awak media pada Selasa (3/11/2026), Rendi, salah satu petugas humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, menyampaikan bahwa Kepala Kantor Imigrasi sebelumnya, Pungki Handoyo, sudah berpindah tugas ke Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang.
Menurut Rendi, Pungki mulai menjabat di Jakarta Timur pada Januari 2026, menggantikan Earias Wirawan melalui serah terima jabatan pada 7 Januari 2026. Terkait pejabat pengganti, Rendi menyampaikan bahwa belum ada penunjukan yang dapat diinformasikan. Ia juga menyebut sedang menjalankan kegiatan dinas luar.
Sementara itu, Purnomo, salah satu petugas keamanan, menyampaikan bahwa Rendi sedang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan di Aceh sejak Senin (2/11/2026).
Di tengah sorotan tersebut, masyarakat berharap pengawasan terhadap pelayanan di Kantor Imigrasi Jakarta Timur diperketat. Dugaan adanya oknum yang sengaja memperlambat proses pengurusan dokumen demi meminta pembayaran di luar ketentuan perlu diperiksa secara objektif.
Metrokitanews meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, serta jajaran pengawasan internal untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti. Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang terbukti terlibat harus diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum.
Hingga berita ini disusun, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan belum memberikan keterangan terkait dugaan pungli yang disorot dalam pemberitaan ini. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur maupun instansi terkait.
Laporan: Patar P | Metrokitanews
