Metrokitanews, Jakarta, 11 November 2026. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah melimpahkan laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pekerjaan rehabilitasi Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Blok A lantai 2 dan lantai 4, dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan nilai anggaran sekitar Rp7 miliar kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur.
Andar Situmorang, S.H., Direktur Eksekutif Government Against Corruption and Discrimination (GACD), menyatakan akan mendesak Kejari Jakarta Timur agar menindaklanjuti laporan tersebut secara serius dan transparan, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan pejabat pada Bagian Umum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.
Laporan tersebut berkaitan dengan pekerjaan rehabilitasi lanjutan Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Blok A lantai 2 dan lantai 4, yang dilaksanakan pada 2025 dengan nilai anggaran kurang lebih Rp7 miliar.
Selain pekerjaan rehabilitasi, pada tahun anggaran yang sama tercatat pula kegiatan pemeliharaan chiller dengan pagu sekitar Rp2,6 miliar serta pemeliharaan lift Blok A sebesar Rp1,2 miliar.
Andar menyoroti proses penentuan pemenang pekerjaan rehabilitasi yang menggunakan sistem e-purchasing. Menurutnya, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara bidang usaha penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang dengan persyaratan pekerjaan.
“Pemenang proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan bidang yang telah ditentukan. Karena itu, proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan pekerjaannya perlu diperiksa secara menyeluruh,” tegas Andar.
GACD meminta Kejari Jakarta Timur menelusuri dokumen perencanaan, proses pengadaan, kontrak, pelaksanaan pekerjaan, hingga laporan pertanggungjawaban dan hasil fisik rehabilitasi. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak dan anggaran yang telah dialokasikan.
Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Dr. Munjirin, S.Sos., M.Si., belum memberikan tanggapan terkait laporan masyarakat tersebut maupun tindak lanjut penanganannya oleh kejaksaan.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum dan Protokol Wali Kota Jakarta Timur, Nina Permata, juga belum berhasil dikonfirmasi awak media mengenai dugaan penyimpangan pekerjaan rehabilitasi tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kesimpulan hukum yang menyatakan adanya tindak pidana korupsi maupun proyek fiktif dalam pekerjaan tersebut. Metrokitanews tetap membuka ruang klarifikasi bagi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, pihak penyedia, serta Kejari Jakarta Timur agar persoalan ini dapat dijelaskan secara terbuka.
Laporan: Patar P | Metrokitanews
