Metrokitanews, Jakarta, 11 November 2026. Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan dokumen keimigrasian kembali menjadi sorotan. Kali ini, seorang pemohon paspor biasa untuk keperluan umrah berinisial Amran mengaku diminta membayar Rp600.000 oleh petugas loket Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.
Menurut Amran, permintaan uang tersebut disampaikan dengan alasan untuk mempercepat proses pengurusan paspor.
“Waktu mengurus berkas paspor biasa untuk keperluan umrah, saya diminta petugas loket sebesar Rp600.000. Katanya, untuk mempercepat proses pengurusan,” ungkap Amran.
Ia menyampaikan keterangan tersebut saat menunggu petugas yang akan memanggil pemohon melalui sistem nomor antrean.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur beralamat di Jalan H. Darip No. 169, Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kantor tersebut melayani berbagai kebutuhan keimigrasian, mulai dari penerbitan dan penggantian paspor WNI hingga layanan izin tinggal bagi warga negara asing, seperti KITAS, KITAP, dan Izin Tinggal Kunjungan (ITK).
Dugaan permintaan uang di luar ketentuan resmi ini perlu ditelusuri. Apabila benar terjadi, praktik tersebut berpotensi merugikan pemohon sekaligus mencederai prinsip pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah siapa yang meminta uang tersebut, atas dasar ketentuan apa, ke mana aliran uangnya, serta apakah pembayaran disertai bukti penerimaan resmi. Penelusuran juga diperlukan untuk memastikan apakah dugaan tersebut merupakan tindakan individu atau melibatkan pihak lain.
Sorotan terhadap pelayanan keimigrasian ini juga muncul di tengah pemberitaan mengenai perkara dugaan pungutan dan pemerasan dalam layanan izin tinggal WNA yang ditangani KPK. Namun, perkara tersebut merupakan kasus tersendiri dan tidak dapat dijadikan bukti bahwa dugaan serupa terjadi di Kantor Imigrasi Jakarta Timur.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur sebelumnya, Pungki Handoyo, disebut telah pindah tugas. Ia mulai menjabat pada Januari 2026 setelah serah terima jabatan pada 7 Januari 2026.
Adapun Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, Roni Purba, belum berhasil dimintai keterangan. Informasi mengenai upaya konfirmasi melalui Rendi, staf humas, masih perlu dilengkapi.
Metrokitanews meminta pihak Kantor Imigrasi Jakarta Timur memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan permintaan uang Rp600.000 tersebut, termasuk memastikan tarif resmi, prosedur percepatan layanan, serta mekanisme pengaduan bagi masyarakat.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta aparat pengawas internal juga diharapkan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Pelayanan paspor harus berjalan sesuai ketentuan, tanpa pungutan di luar tarif resmi.
Laporan: Patar P | Metrokitanews
