Metrokitanews, Jakarta, 17 November 2026. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mesin jahit di lingkungan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Timur kembali menjadi sorotan. Direktur Eksekutif Government Against Corruption and Discrimination (GACD), Andar Situmorang, S.H., mendesak aparat kejaksaan menuntaskan penanganan perkara yang disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp9 miliar tersebut.
Andar menyampaikan desakan itu kepada awak media, Senin (14/9/2026). Ia menduga pengadaan mesin jahit tersebut bermasalah, mulai dari spesifikasi teknis hingga penentuan harga, yang berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara.
Menurut informasi penanganan perkara yang disampaikan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, kasus tersebut telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Parulian Tampubolon, mantan pejabat Sudin PPKUKM Jakarta Timur; Melinda Hutabarat, pejabat pembuat komitmen (PPK); serta Irma, direktur perusahaan penyedia barang.
Penyidik menduga terdapat pengaturan spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS), serta dugaan penggelembungan harga mesin jahit untuk memenangkan penyedia tertentu. Nilai kerugian negara disebut diperkirakan lebih dari Rp4 miliar berdasarkan hasil audit BPKP.
Dalam perkembangan perkara, Parulian Tampubolon dan Irma disebut lebih dahulu ditahan pada 18 Mei 2026. Sementara Melinda Hutabarat ditahan pada 9 Juni 2026 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor PRINT-03/M.1.13/Fd.2/06/2026 untuk masa penahanan awal selama 20 hari di Rutan Pondok Bambu.
Kejaksaan Negeri Jakarta Timur juga disebut telah memeriksa sekitar 30 orang saksi dan ahli, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen maupun barang bukti.
Saat dikonfirmasi, Yogi Sudarsono, S.H., Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Timur, menjelaskan bahwa perkara tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dan berkasnya masih dilengkapi. Ia juga menyebut proses perkara sempat tertunda karena adanya proses praperadilan.
Berdasarkan data pengadaan yang disampaikan dalam keterangan sebelumnya, pada 2022 dilakukan pengadaan 800 unit mesin jahit senilai Rp2,72 miliar atau sekitar Rp3,4 juta per unit. Pada 2023, kembali dilakukan pengadaan 800 unit dengan nilai Rp3,28 miliar atau sekitar Rp4,1 juta per unit.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, belum berhasil dikonfirmasi terkait sorotan atas pengadaan tersebut. Seorang staf bernama Aisa menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak berada di kantor saat awak media melakukan konfirmasi.
Andar juga meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh proses pengadaan, termasuk kesesuaian spesifikasi barang, kewajaran harga, mekanisme pemilihan penyedia, serta pertanggungjawaban anggarannya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan langsung dari Elisabeth Ratu Rante Allo maupun pihak-pihak terkait lainnya mengenai dugaan penyimpangan tersebut.
Laporan: Patar P | Metrokitanews
