Metrokitanews, Jakarta, 9 Oktober 2026 — Pemberhentian Wakil Presiden Republik Indonesia di tengah masa jabatan bukanlah tindakan politik yang dapat dilakukan berdasarkan tekanan publik, perbedaan kepentingan, ataupun keputusan sepihak lembaga negara. Mekanisme tersebut merupakan proses konstitusional yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 7A dan Pasal 7B.
Dalam konstruksi hukum tata negara, pemberhentian Wakil Presiden atau impeachment merupakan mekanisme pertanggungjawaban konstitusional yang mensyaratkan dasar hukum, pembuktian, serta keterlibatan sejumlah lembaga negara sesuai kewenangannya.
Pasal 7A UUD 1945 menentukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dengan demikian, pemberhentian bukan semata-mata persoalan hilangnya dukungan politik. Harus terdapat alasan konstitusional sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam UUD 1945 dan ditempuh melalui prosedur yang telah ditetapkan.
DPR, MK, dan MPR: Tiga Tahap Konstitusional
Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian tersebut melalui tiga tahapan utama yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.
Pertama, tahap pengajuan pendapat oleh DPR.
DPR menjalankan fungsi pengawasan sekaligus fungsi konstitusionalnya dengan menyatakan pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Pendapat tersebut tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk memberhentikan Wakil Presiden. DPR terlebih dahulu harus menempuh mekanisme pengajuan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.
Dalam pengambilan keputusan di rapat paripurna, Pasal 7B ayat (3) mensyaratkan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR dan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir.
Kedua, tahap pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi.
MK berkedudukan sebagai lembaga peradilan konstitusional yang memeriksa dasar hukum dan pembuktian atas pendapat DPR. Berdasarkan Pasal 7B ayat (4), MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima.
Pada tahap ini, dugaan pelanggaran tidak boleh diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti. MK harus menilai dalil, alat bukti, serta ketentuan konstitusi yang relevan sebelum menjatuhkan putusan.
Putusan MK menjadi bagian penting dalam menentukan apakah proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, putusan tersebut tidak dengan sendirinya memberhentikan Wakil Presiden dari jabatannya.
Ketiga, tahap pengambilan keputusan oleh MPR.
Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR meneruskan usul pemberhentian tersebut kepada MPR untuk diputuskan dalam sidang paripurna.
Pasal 7B ayat (6) menentukan bahwa MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul pemberhentian paling lama 30 hari sejak menerima usul dari DPR.
Sebelum mengambil keputusan, MPR wajib memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna.
Keputusan pemberhentian mensyaratkan kehadiran sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggota MPR dan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945.
Prosedur Konstitusional Menjadi Batas Kekuasaan
Rangkaian ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa konstitusi membangun mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan (checks and balances) untuk mencegah pemberhentian pejabat negara dilakukan secara sewenang-wenang.
DPR memiliki kewenangan mengajukan pendapat konstitusional, MK menjalankan fungsi pemeriksaan dan pengujian secara yudisial, sedangkan MPR mengambil keputusan akhir mengenai usul pemberhentian sesuai persyaratan konstitusional.
Ketiga lembaga tersebut tidak menjalankan kewenangan yang identik. Setiap tahap memiliki fungsi, batas, dan konsekuensi hukum tersendiri.
Oleh sebab itu, perdebatan politik mengenai seorang Wakil Presiden harus dibedakan dari proses pembuktian hukum. Kritik publik, kontroversi, ataupun tuntutan politik tidak dengan sendirinya memenuhi unsur pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945.
Pada akhirnya, impeachment bukan instrumen untuk menghukum ketidakpopuleran politik, melainkan mekanisme konstitusional yang hanya dapat dijalankan berdasarkan alasan hukum dan prosedur yang ditentukan oleh UUD 1945.
Kepastian hukum, akuntabilitas kekuasaan, dan penghormatan terhadap proses konstitusional menjadi prinsip utama agar mekanisme pemberhentian tidak berubah menjadi alat pertarungan politik yang mengabaikan supremasi konstitusi.
Metrokitanews | Laporan Redaksi
