Metrokitanews, Ambon, 16 Oktober 2026 — Praktisi hukum Fredi Moses Ulemlem mendesak Kapolda Maluku dan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Maluku untuk memberikan kejelasan hukum atas tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi sorotannya, yakni dugaan penyimpangan anggaran penanganan COVID-19, pembangunan jalan di Pulau Wetar, serta dugaan gratifikasi yang dikaitkan dengan Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach.
Fredi menilai penanganan perkara-perkara tersebut harus dijelaskan secara transparan kepada publik. Ia mengaku telah dua kali menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dan Penyidikan (SP2HP2) dari Propam Polda Maluku yang, menurut keterangannya, menyebutkan rencana koordinasi dengan Tipidkor Kortas Polri untuk pelaksanaan gelar perkara dan pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait.
Namun, Fredi menyatakan hingga kini dirinya belum memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut yang dimaksud.
“Publik berhak mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan perkara-perkara tersebut. Jika memang sudah direncanakan gelar perkara dan pemeriksaan lanjutan, harus ada kejelasan mengenai pelaksanaannya serta hasil yang telah dicapai,” tegas Fredi.
Fredi mengingatkan jajaran penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku agar menjalankan kewenangan secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi kepentingan apa pun.
Ia juga melontarkan peringatan keras agar proses penanganan perkara tidak sampai dipengaruhi praktik transaksional atau perdagangan perkara. Pernyataan tersebut merupakan kekhawatiran yang disampaikannya, bukan kesimpulan bahwa praktik semacam itu telah terbukti terjadi dalam penanganan tiga perkara yang dimaksud.
Menurut Fredi, kewenangan penyidik merupakan amanah hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat hambatan dalam penanganan perkara, aparat penegak hukum dinilai perlu menjelaskan kendalanya berdasarkan fakta dan prosedur yang berlaku.
“Jangan sampai kewenangan penegakan hukum disalahgunakan. Penanganan perkara harus berjalan berdasarkan alat bukti, bukan kepentingan atau transaksi tertentu,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik tersebut ditujukan untuk mendorong transparansi dan kepastian hukum, bukan untuk menggantikan proses pembuktian yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Tiga Perkara Jadi Ujian bagi Pimpinan Polri yang Baru
Desakan Fredi muncul di tengah catatan pemberitaan sebelumnya mengenai penanganan perkara-perkara tersebut. Pada Januari 2026, BPK Perwakilan Provinsi Maluku memuat laporan bahwa penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah memeriksa enam saksi dalam penelusuran dugaan suap dan gratifikasi yang dikaitkan dengan Bupati MBD.
Sementara itu, terkait dugaan korupsi proyek Jalan Lingkar Wetar, BPK Perwakilan Maluku juga pernah memberitakan pada Agustus 2025 bahwa Bareskrim Polri menindaklanjuti pengaduan mengenai proyek tersebut.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa perkara-perkara ini pernah menjadi perhatian publik dan aparat penegak hukum. Namun, perkembangan terakhir masing-masing perkara, status penanganannya saat ini, serta ada atau tidaknya peningkatan status hukum perlu dikonfirmasi langsung kepada penyidik yang berwenang.
Fredi meminta agar penanganan perkara tidak berhenti pada pemeriksaan saksi atau koordinasi antarlembaga tanpa kejelasan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia mendesak penyidik mengevaluasi kecukupan alat bukti dan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan apabila persyaratan untuk meningkatkan status perkara telah terpenuhi.
Kapolri Suyudi Diminta Turun Tangan
Fredi turut meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yang dilantik pada 1 Oktober 2026, memberikan perhatian terhadap penanganan tiga perkara tersebut.
Ia mendesak pimpinan Polri memastikan adanya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja penyidik, sekaligus meminta penjelasan mengenai perkembangan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurut Fredi, hukum tidak boleh dipersepsikan hanya tajam terhadap masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pejabat atau pihak yang memiliki kekuasaan dan jaringan politik.
“Kami menolak anggapan bahwa penguasa atau kepala daerah kebal hukum karena memiliki uang dan jaringan politik. Siapa pun harus tunduk pada hukum. Negara tidak boleh kalah dengan koruptor,” tegasnya.
Ia juga meminta agar penyidik tidak ragu mengambil langkah hukum terhadap siapa pun apabila bukti dan ketentuan perundang-undangan telah mendukung tindakan tersebut.
Desakan penetapan tersangka bukan pengganti pembuktian hukum. Penentuan status tersangka harus dilakukan berdasarkan prosedur dan kecukupan alat bukti, bukan semata-mata tekanan publik. Namun, masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi.
Hingga berita ini disusun, pernyataan Fredi menjadi dasar utama desakan tersebut. Redaksi belum memperoleh tanggapan langsung dari Polda Maluku maupun pihak Benyamin Thomas Noach mengenai perkembangan terbaru ketiga perkara yang disorot. Karena itu, tuduhan terkait dugaan gratifikasi maupun dugaan penyimpangan anggaran tetap harus diperlakukan sebagai dugaan sampai ada pembuktian melalui proses hukum.
Pertanyaan yang kini menanti jawaban aparat: sejauh mana perkembangan ketiga perkara tersebut, bagaimana tindak lanjut koordinasi yang disebut dalam SP2HP2, dan kapan publik dapat memperoleh penjelasan resmi mengenai hasil penanganannya?
Metrokitanews
