MetrokitaNews, Teluknaga, 26 Oktober 2026 — Penolakan keras disuarakan masyarakat Desa Muara, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Senin (26/10/2026). Sekitar 30 perwakilan warga mendatangi lokasi penggalian makam untuk mempersoalkan kegiatan yang menurut mereka dilakukan tanpa musyawarah terlebih dahulu dan tanpa pemberitahuan resmi kepada masyarakat.
Warga menilai persoalan makam bukan perkara sepele. Selain menyangkut penghormatan terhadap tempat peristirahatan terakhir keluarga dan leluhur, kegiatan yang berdampak pada kepentingan masyarakat semestinya dibicarakan secara terbuka sebelum dilaksanakan.
Masyarakat mempertanyakan mengapa penggalian makam dilakukan ketika, menurut keterangan mereka, belum ada musyawarah bersama warga maupun surat pemberitahuan yang disampaikan sebelumnya.
Warga menuntut penjelasan. Mereka meminta proses komunikasi dibuka dan tuntutan masyarakat dipenuhi, bukan sekadar menerima keputusan yang dinilai dibuat tanpa melibatkan warga terdampak.
Empat Tuntutan Warga: Musyawarah, Akses Makam, Jalan Pekerja dan Gardu Listrik yang memadai.
Dalam penyampaian aspirasi tersebut, perwakilan masyarakat mengajukan tiga tuntutan utama kepada pemerintah desa dan pihak-pihak terkait.
Pertama, warga meminta segera diadakan musyawarah resmi. Pemerintah Desa Muara diminta mengundang masyarakat untuk membahas persoalan penggalian makam secara terbuka. Warga menginginkan adanya penjelasan mengenai kegiatan tersebut, pihak yang bertanggung jawab, serta dampaknya terhadap kepentingan masyarakat.
Kedua, warga menuntut dibuatnya akses jalan baru menuju makam. Akses tersebut dinilai penting agar masyarakat tetap dapat berziarah dan menjalankan kepentingan keluarga tanpa menghadapi kesulitan akibat perubahan akses di kawasan tersebut.
Ketiga, warga meminta dibukanya akses jalan bagi pekerja dari arah luar menuju kawasan PIK 2. Menurut masyarakat, akses tersebut berkaitan dengan kebutuhan mobilitas pekerja dan warga yang beraktivitas di kawasan sekitar.
keempat, warga menginginkan gardu listrik yang memadai setelah wilayah mereka terdampak relokasi. keluhan masyarakat mengenai gangguan pasokan listrik yang disebut kerap terjadi di sejumlah wilayah Desa Muara. Wilayah yang disebut terdampak meliputi Kampung Muara Baru, Muara Cipete, dan Muara Garapan Baru
Keempat tuntutan itu menjadi pokok aspirasi yang dibawa sekitar 30 perwakilan warga. Mereka meminta pemerintah desa dan pihak terkait memberikan tanggapan serta kejelasan mengenai langkah penyelesaian yang akan ditempuh.
Warga Pertanyakan Musyawarah Sebelum Penggalian
Persoalan utama yang disorot masyarakat adalah tidak adanya musyawarah dan pemberitahuan yang mereka terima sebelum kegiatan penggalian makam berlangsung.
Bagi warga, pelibatan masyarakat bukan sekadar formalitas. Apabila suatu kegiatan menyangkut makam, akses lingkungan, atau kepentingan warga terdampak, komunikasi terbuka diperlukan agar tidak memunculkan konflik berkepanjangan.
Seorang warga yang menyampaikan keberatan dalam aspirasi tersebut menegaskan bahwa masyarakat menginginkan penjelasan dan penyelesaian yang nyata.
“Kami meminta pemerintah desa dan pihak terkait duduk bersama masyarakat. Jangan sampai persoalan makam berjalan tanpa musyawarah, sementara warga yang terdampak justru tidak mendapatkan penjelasan yang jelas,” demikian aspirasi warga yang dirangkum dalam laporan ini.
Warga juga meminta agar tuntutan mereka tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, melainkan ditindaklanjuti melalui pembahasan yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan.
Hampir Setahun Mengeluhkan Listrik Padam
Di tengah persoalan penggalian makam, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai gangguan pasokan listrik yang disebut kerap terjadi di sejumlah wilayah Desa Muara.
Wilayah yang disebut terdampak meliputi Kampung Muara Baru, Muara Cipete, dan Muara Garapan Baru. Warga mengaitkan gangguan tersebut dengan belum adanya gardu listrik yang memadai setelah wilayah mereka terdampak relokasi.
Menurut keterangan masyarakat, persoalan itu telah berlangsung hampir satu tahun tanpa penyelesaian yang mereka rasakan. Mereka mempertanyakan tindak lanjut pemasangan gardu PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan permukiman tersebut.
“Kami juga meminta persoalan listrik jangan dibiarkan berlarut-larut. Warga membutuhkan pasokan listrik yang stabil. Kalau gangguan terus terjadi, aktivitas sehari-hari masyarakat ikut terganggu,” menjadi inti keluhan yang disampaikan warga.
Keluhan tersebut perlu mendapat perhatian tersendiri dari pemerintah desa dan pihak PLN. Kepastian mengenai penyebab gangguan, kebutuhan kapasitas jaringan, serta rencana pemasangan gardu perlu dijelaskan berdasarkan pemeriksaan teknis.
Pemerintah Desa dan Pihak Terkait Diminta Tidak Tutup Mata
Situasi di Desa Muara kini menuntut respons yang jelas dari pemerintah desa maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan penggalian makam dan perubahan akses kawasan.
Pemerintah Desa Muara perlu memberikan penjelasan mengenai apakah musyawarah pernah dilaksanakan, apakah pemberitahuan resmi telah disampaikan, serta siapa pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
Pihak pelaksana kegiatan dan pihak terkait dengan pengembangan kawasan juga perlu dimintai keterangan mengenai dasar pelaksanaan penggalian makam, rencana akses menuju makam, serta kemungkinan pembukaan jalan bagi pekerja.
Sementara itu, PLN perlu memberikan penjelasan mengenai gangguan listrik yang dikeluhkan warga, termasuk kondisi jaringan dan rencana penanganannya di Kampung Muara Baru, Muara Cipete, dan Muara Garapan Baru.
Jangan biarkan warga terus menunggu tanpa kepastian. Aspirasi masyarakat harus dijawab melalui dialog, penjelasan terbuka, dan tindak lanjut yang dapat dipantau.
Redaksi MetrokitaNews belum memperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Desa Muara, pihak pelaksana penggalian makam, pihak terkait dengan kawasan PIK 2, maupun PLN mengenai tuntutan dan keluhan tersebut.
MetrokitaNews membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait untuk menjelaskan duduk perkara, dasar kegiatan, serta langkah penyelesaian yang direncanakan.
Masyarakat telah menyampaikan tuntutannya. Kini, publik menunggu apakah pihak-pihak yang berwenang akan merespons dan memberikan kepastian, atau membiarkan persoalan ini terus berlarut-larut.
Iwan Darma | Metrokitanews
