Foto : Ilustrasi Jeritan Keadilan yang Terabaikan
MetrokitaNews, Tangerang, 29 Oktober 2026 — Dua tahun bukan waktu yang singkat untuk menunggu kepastian, terlebih ketika yang dipertaruhkan adalah hak atas tanah, pembayaran relokasi, tempat tinggal, dan masa depan keluarga. Di tengah pesatnya pembangunan kawasan PIK 2, masyarakat terdampak di Kampung Muara, Desa Lemo, Kabupaten Tangerang, masih menyuarakan tuntutan agar persoalan yang mereka hadapi segera diselesaikan.
Pada Kamis (29/10/2026), masih terasa kental suasana bangsa dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, warga Desa Lemo RT 02/RW 11 menyampaikan aspirasi terkait persoalan yang mereka nilai belum mendapatkan penyelesaian selama kurang lebih dua tahun. Dalam rangkaian tuntutan warga terdampak relokasi di Kampung Muara, Desa Lemo, masyarakat juga mendesak penyelesaian hak relokasi, penyediaan infrastruktur, serta kepastian dokumen kepemilikan tanah.
Warga meminta Pihak terkait diduga ASG dan SG tidak lagi membiarkan persoalan tersebut menggantung tanpa kejelasan. Mereka menginginkan jawaban konkret, jadwal penyelesaian yang terukur, dan pihak yang bertanggung jawab atas setiap tuntutan.
Dua tahun menunggu bukan sekadar persoalan waktu. Ketika kepastian terus tertunda, beban sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat dapat semakin berat.
Di tengah pembangunan kawasan yang terus berkembang, warga mempertanyakan mengapa persoalan yang menyangkut kehidupan mereka belum juga memperoleh kepastian sebagaimana yang diharapkan.
Bagi warga terdampak, tanah bukan sekadar aset yang memiliki nilai ekonomi. Tanah juga berkaitan dengan tempat tinggal, sumber penghidupan, hubungan sosial, sejarah keluarga, dan rasa aman untuk menjalani kehidupan.
Karena itu, persoalan relokasi tidak semestinya dipandang hanya sebagai urusan teknis pembangunan. Ada kepentingan manusia yang harus diperhatikan, termasuk kepastian hak, keberlanjutan kehidupan keluarga, serta kemampuan masyarakat menata masa depan setelah terdampak perubahan kawasan.
Warga mempertanyakan mengapa penyelesaian yang mereka harapkan belum juga tuntas setelah kurang lebih dua tahun. Mereka menginginkan penjelasan terbuka mengenai apa yang sudah dikerjakan, apa yang masih menjadi kendala, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan seluruh persoalan dapat diselesaikan.
Lamanya proses tersebut juga memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya dugaan kesan penguluran waktu atau tekanan terhadap warga terdampak.
Meski demikian, kekhawatiran warga tetap harus dijawab secara serius. Jangan sampai ketidakjelasan yang berkepanjangan membuat masyarakat merasa tidak berdaya ketika berhadapan dengan kepentingan pembangunan berskala besar.
Empat Tuntutan Warga Kampung Cipete

Dalam aspirasi masyarakat Kampung Cipete, Desa Muara, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, warga menyampaikan empat tuntutan utama yang berkaitan dengan hak relokasi dan kebutuhan dasar permukiman.
Pertama, pembayaran hak warga yang direlokasi sebesar 20 persen segera direalisasikan.
Warga menuntut kepastian pembayaran hak relokasi sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam tuntutan mereka. Mereka membutuhkan penjelasan mengenai dasar pembayaran, status realisasi, pihak yang bertanggung jawab, serta jadwal penyelesaian.
Persoalan pembayaran tidak seharusnya dibiarkan dalam ketidakjelasan. Jika terdapat persyaratan atau tahapan yang harus dipenuhi, warga perlu mendapatkan informasi yang transparan agar dapat mengetahui posisi dan hak mereka.
Kedua, penambahan gardu dan tiang listrik segera dilakukan.
Masyarakat meminta penambahan gardu dan tiang listrik untuk mendukung kebutuhan kelistrikan di wilayah terdampak.
Infrastruktur dasar merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Karena itu, tuntutan ini membutuhkan koordinasi yang jelas antara pihak pengembang, pemerintah, dan PLN sesuai kewenangan masing-masing.
Ketiga, pembangunan kali atau saluran air di belakang permukiman warga yang direlokasi.
Warga meminta dibuatkan kali di belakang kawasan permukiman. Permintaan ini perlu ditindaklanjuti melalui penjelasan teknis mengenai kebutuhan drainase, perencanaan pembangunan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Jangan sampai perubahan kawasan dan relokasi justru menyisakan persoalan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat tanpa penyelesaian yang jelas.
Keempat, penyelesaian sertifikat tanah dan hak kepemilikan warga yang direlokasi.
Warga mendesak agar persoalan sertifikat tanah dan kepemilikan segera diselesaikan.
Kepastian dokumen pertanahan sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan hak warga. Pemerintah dan instansi pertanahan yang berwenang perlu memastikan status setiap bidang tanah berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.
Keempat tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan masyarakat tidak hanya menyangkut pembayaran, tetapi juga infrastruktur dasar, lingkungan tempat tinggal, dan kepastian hukum atas tanah.
Dalam aksi pada 29 Oktober 2026, masyarakat bergerak menuju gedung kawasan PIK 2 untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak pengembang.
Langkah tersebut menjadi bentuk desakan agar tuntutan mereka memperoleh perhatian dan jawaban dari pihak yang dinilai berkaitan dengan persoalan yang dihadapi warga.
Masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar penerimaan aspirasi. Mereka menunggu penjelasan mengenai status setiap tuntutan, langkah penyelesaian yang akan ditempuh, dan target waktu yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka adalah: apakah pembayaran hak relokasi sudah memiliki jadwal penyelesaian? Bagaimana status sertifikat tanah warga? Siapa yang bertanggung jawab atas penambahan gardu dan tiang listrik? Kapan pembangunan kali yang diminta warga akan dibahas dan ditindaklanjuti?
ini adalah pertanyaan mengenai persoalan substantif yang perlu dijawab oleh pihak-pihak terkait agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Transparansi semacam itu akan jauh lebih berarti bagi warga dibandingkan membiarkan persoalan terus bergulir tanpa informasi yang memadai.
Pemerintah dan Kementrian ATR/BPN Diminta Turun Melihat Kondisi Warga

Masyarakat meminta perhatian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar persoalan pertanahan yang mereka hadapi mendapat penanganan sesuai kewenangan kementerian.
Warga juga meminta perhatian pimpinan Pengembang Utama diduga ASG dan SG, termasuk Presdir NS, agar membuka ruang dialog yang sungguh-sungguh dengan masyarakat terdampak, jika diperlukan dibuka ruang dialog dengan Komisi II dan Komisi V DPR RI.
Desakan ini membawa pesan yang jelas: pemerintah tidak cukup hanya menerima laporan administratif. Persoalan yang menyangkut hak masyarakat perlu ditelaah berdasarkan kondisi lapangan, dokumen yang tersedia, serta keterangan semua pihak.
Instansi pertanahan perlu menjelaskan status dokumen dan hak atas tanah sesuai kewenangannya. Pemerintah daerah perlu membantu koordinasi penyelesaian persoalan yang berada dalam lingkup kewenangannya. Sementara itu, PLN dan pihak terkait perlu memberikan penjelasan mengenai kebutuhan serta penanganan infrastruktur kelistrikan.
Adapun pihak pengembang diminta menjelaskan secara resmi posisi perusahaan terhadap tuntutan warga, termasuk dasar dan status pembayaran relokasi serta tanggung jawab yang berkaitan dengan fasilitas lingkungan.
Penyelesaian yang baik harus melibatkan masyarakat, bukan sekadar mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan tanpa memberikan kejelasan kepada warga yang terdampak langsung.
Perspektif Hukum: Hak Warga Tidak Boleh Diabaikan
Persoalan ini juga perlu dilihat dari perspektif konstitusi dan prinsip kepastian hukum.
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Sementara itu, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Ketentuan tersebut menjadi dasar penting untuk menempatkan persoalan hak atas tanah dan kepastian hukum sebagai hal yang serius. Namun, penerapannya terhadap perkara konkret tetap harus mempertimbangkan status tanah, dokumen kepemilikan, kesepakatan relokasi, serta fakta dan ketentuan hukum yang relevan.
Artinya, tuntutan warga perlu diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan dokumen yang dapat diuji, bukan semata-mata berdasarkan klaim salah satu pihak.
Apabila terdapat perjanjian atau kesepakatan yang mengatur kewajiban pembayaran maupun penyediaan fasilitas, dokumen tersebut perlu ditelaah untuk memastikan pihak yang berkewajiban, ruang lingkup tanggung jawab, dan mekanisme penyelesaiannya.
Apabila terjadi sengketa mengenai kepemilikan atau pemenuhan kewajiban, penyelesaiannya perlu ditempuh melalui mekanisme hukum yang sesuai.
Kepastian hukum tidak boleh berhenti sebagai kalimat dalam konstitusi. Prinsip tersebut harus tercermin dalam penanganan persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.
Di sisi lain, lamanya proses penyelesaian tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum atau kesengajaan untuk menekan warga. Karena itu, klarifikasi dan pemeriksaan dokumen menjadi penting agar persoalan dapat diselesaikan secara adil dan tidak berhenti pada saling tuding.
Perspektif Kemanusiaan: Di Balik Pembangunan Ada Kehidupan Warga
Pembangunan kawasan berskala besar kerap dipandang sebagai simbol pertumbuhan ekonomi dan kemajuan wilayah. Namun, keberhasilan pembangunan juga harus diukur dari bagaimana hak serta kehidupan masyarakat terdampak dilindungi.
Bagi keluarga yang menghadapi relokasi, ketidakpastian dapat memengaruhi perencanaan hidup, pengeluaran rumah tangga, akses terhadap fasilitas dasar, dan rasa aman mengenai masa depan.
Masyarakat bukan sekadar angka dalam perencanaan pembangunan. Mereka adalah manusia yang memiliki keluarga, kebutuhan sehari-hari, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang adil.
Karena itu, penyelesaian persoalan warga seharusnya tidak hanya dilihat dari sudut pandang administratif atau bisnis. Pendekatan kemanusiaan mengharuskan setiap pihak mendengarkan warga, memahami dampak yang mereka alami, serta menghindari proses komunikasi yang membuat masyarakat merasa diabaikan.
Dua tahun merupakan waktu yang cukup panjang untuk menuntut adanya evaluasi terbuka atas kemajuan penyelesaian. Warga berhak mengetahui perkembangan yang sudah dicapai, kendala yang masih ada, dan rencana konkret untuk menuntaskan persoalan.
Jika dialog dibuka dengan baik, dokumen diperiksa secara transparan, dan kewajiban setiap pihak dijelaskan secara terukur, penyelesaian yang adil akan lebih mungkin dicapai.
Jangan Biarkan Peringatan Sumpah Pemuda Kehilangan Makna
Peringatan Hari Sumpah Pemuda semestinya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, keadilan, dan keberanian menyuarakan kepentingan masyarakat.
Aspirasi warga Desa Lemo dan Kampung Cipete menunjukkan bahwa pembangunan perlu disertai komunikasi yang terbuka serta kepastian atas hak masyarakat terdampak.
Warga telah menyuarakan persoalan yang mereka hadapi. Kini, ASG, SG, pemerintah, instansi pertanahan, PLN, dan pihak-pihak terkait perlu memberikan tanggapan yang jelas sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
MetrokitaNews mendorong agar penyelesaian tidak berhenti pada pertemuan seremonial. Diperlukan kejelasan tertulis mengenai status tuntutan, pihak yang bertanggung jawab, tahapan penyelesaian, dan target waktu yang realistis.
Redaksi juga meminta agar semua pihak menjaga ruang dialog, menghindari tindakan yang dapat memperkeruh keadaan, dan menyelesaikan persoalan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum.
Dua tahun sudah menjadi keluhan yang disampaikan warga. Jangan biarkan ketidakpastian terus menjadi beban mereka. Pembangunan harus berjalan bersama keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
MetrokitaNews membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pengembang utama diduga ASG, SG, Menteri ATR/BPN, pemerintah daerah, PLN, serta pihak-pihak terkait lainnya. Keterangan mereka penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai status persoalan dan langkah penyelesaian yang akan ditempuh.
Laporan: Iwan Darma| MetrokitaNews
