MetrokitaNews, Jakarta, 29 Oktober 2026 — Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Jakarta, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Netty Saraswati, Bc.IP., S.H., M.Si., menegaskan bahwa layanan hunian bagi warga binaan tidak dipungut biaya. Ia juga membantah adanya praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan lapas yang dipimpinnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya sorotan mengenai dugaan pungli di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan (rutan). Isu ini menjadi perhatian karena menyangkut hak warga binaan serta keluarga mereka yang berharap memperoleh pelayanan sesuai ketentuan.
“Tidak ada, tidak benar ada pungli narapidana. Kalau ada, kasih tahu. Sewa kamar gratis dan tidak bayar,” ujar Netty saat memberikan keterangan pada Kamis (29/10/2026).
Netty juga mengimbau keluarga warga binaan agar segera melapor apabila menemukan permintaan uang yang tidak sesuai ketentuan. Namun, laporan mengenai dugaan pungli perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan verifikasi agar fakta yang sebenarnya dapat diketahui.
Sorotan terhadap dugaan pungli di lapas dan rutan bukan persoalan ringan. Apabila terdapat oknum yang meminta uang di luar ketentuan, praktik tersebut berpotensi membebani warga binaan dan keluarga mereka yang berada dalam posisi rentan.
Seorang sumber yang memberikan keterangan kepada media meminta agar pengawasan terhadap petugas diperketat. Sumber tersebut juga menilai evaluasi personel, termasuk rotasi petugas apabila diperlukan dan sesuai aturan, perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
“Jangan dipelihara karyawan atau oknum yang diduga melakukan pungli di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Pondok Bambu,” ujar sumber tersebut.
Meski demikian, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif. Tidak tepat menyimpulkan seorang petugas melakukan pungli tanpa keterangan, bukti, dan proses pemeriksaan yang memadai.
Karena itu, pihak lapas dan instansi pengawas perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, melindungi pelapor dari intimidasi, serta memastikan setiap laporan diperiksa secara transparan.
Media Belum Mendapat Akses untuk Melihat Kondisi Kamar
Dalam peliputan tersebut, pihak media mengaku belum memperoleh izin dari Kalapas Netty Saraswati untuk melakukan peninjauan langsung ke kamar-kamar warga binaan.
Menurut keterangan yang disampaikan kepada media, izin peninjauan perlu diperoleh dari Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan DKI Jakarta.
Keterbatasan akses itu membuat media belum dapat memverifikasi secara langsung kondisi hunian dan sejumlah informasi yang berkembang. Namun, penolakan atau belum diberikannya akses kepada media tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran maupun praktik pungli.
Untuk memperjelas persoalan, pihak berwenang diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai prosedur kunjungan jurnalistik, mekanisme pengawasan internal, serta saluran resmi untuk melaporkan dugaan penyimpangan.
Transparansi yang tetap memperhatikan keamanan dan aturan lapas penting untuk menjaga kepercayaan publik.
305 Warga Binaan dan 37 Kamar Menjadi Perhatian
Berdasarkan data yang disampaikan dalam bahan peliputan, Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Pondok Bambu, menampung sekitar 305 warga binaan pada 2026 dengan jumlah kamar sebanyak 37 unit.
Kapasitas dan jumlah penghuni setiap kamar disebut bervariasi. Ada kamar yang menampung empat hingga enam orang, sementara kamar lainnya dilaporkan dihuni delapan, 14, bahkan sampai 16 orang.
Angka tersebut perlu dibandingkan dengan kapasitas resmi setiap kamar dan data hunian terbaru untuk memastikan apakah lapas mengalami kelebihan kapasitas. Jumlah kamar dan penghuni saja belum cukup untuk menyimpulkan tingkat kelebihan kapasitas tanpa data pembanding yang terverifikasi.
Kondisi hunian tetap perlu menjadi perhatian karena berhubungan dengan kelayakan tempat tinggal, kesehatan, kebersihan, keamanan, serta pemenuhan hak dasar warga binaan.
Pemeriksaan kondisi kamar secara berkala dan pengawasan yang terukur dapat membantu memastikan pelayanan berjalan sesuai standar.
Selain persoalan hunian, fasilitas telepon umum atau wartel juga tersedia bagi warga binaan untuk menghubungi keluarga.
Dalam keterangan yang diperoleh media, tarif penggunaan wartel disebut sebesar Rp1.000 per menit, dengan durasi penggunaan
Laporan : Patar P | Metrokitanews
