MetrokitaNews, Jakarta, 29 Oktober 2026 — Dugaan penyimpangan anggaran pemeliharaan gedung Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara tahun anggaran 2025 menjadi sorotan. Anggaran yang disebut mencapai Rp14 miliar itu dipersoalkan terkait pekerjaan pemeliharaan gedung, termasuk pemasangan aluminium composite panel (ACP) dan pekerjaan pendingin ruangan atau AC.
Ahmad Syarif, Kepala Bagian Umum dan Protokol Jakarta Utara, mengaku telah menjalani pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut adanya pemeriksaan oleh pihak kejaksaan terkait persoalan anggaran tersebut.
Pengakuan itu disampaikan saat dikonfirmasi awak media pada Kamis (29/10/2026). Namun, status pemeriksaan, materi yang didalami penyidik, serta ada atau tidaknya penetapan tersangka belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.
Sorotan utama kini tertuju pada transparansi penggunaan anggaran, kesesuaian realisasi pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta pertanggungjawaban pejabat yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Andar Situmorang, S.H., Direktur Eksekutif Government Against Corruption Discrimination (GACD), meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
Menurut Andar, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara nilai anggaran, dokumen perencanaan, dan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, aparat harus menelusuri penyebabnya serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Ia juga meminta Polda Metro Jaya memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk menindaklanjuti pengakuan Ahmad Syarif yang menyebut dirinya telah diperiksa.
Andar menegaskan, pemeriksaan terhadap pejabat tidak boleh berhenti pada pengumpulan keterangan semata apabila ditemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap berikutnya.
Meski demikian, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan alat bukti yang sah.
Dugaan Mark-Up Harus Dibuktikan dengan Dokumen
Persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan penggelembungan anggaran atau mark-up pada pekerjaan pemasangan ACP gedung Kantor Wali Kota Jakarta Utara.
Dugaan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen anggaran, RAB, harga satuan, kontrak pekerjaan, volume material, hasil pelaksanaan di lapangan, serta dokumen pembayaran kepada penyedia jasa.
Jika terdapat perbedaan antara nilai yang dibayarkan dan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, aparat perlu menelusuri penyebab perbedaan tersebut. Pemeriksaan juga perlu mencakup proses pengadaan, kewajaran harga, pengawasan pekerjaan, dan pihak-pihak yang mengambil keputusan.
Angka Rp14 miliar yang disebut dalam informasi awal pun perlu diperjelas: apakah merupakan nilai keseluruhan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung, nilai paket pekerjaan tertentu, atau akumulasi beberapa kegiatan.
Kejelasan ini penting agar pemberitaan dan pemeriksaan hukum tidak mencampuradukkan nilai anggaran dengan nilai kerugian negara. Anggaran yang besar maupun dugaan harga yang tidak wajar tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya korupsi. Dugaan kerugian negara harus ditopang hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Nama Akhmad Pambudi, yang disebut menjabat sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Jakarta Utara, turut menjadi perhatian dalam persoalan ini.
Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada redaksi, Akhmad Pambudi belum memberikan tanggapan terkait dugaan ketidaksesuaian anggaran pemasangan ACP tersebut.
Klarifikasi dari pejabat terkait dibutuhkan untuk menjelaskan pembagian kewenangan, proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, serta mekanisme pengawasan penggunaan anggaran tahun 2025.
Redaksi juga belum memperoleh keterangan resmi dari Polda Metro Jaya mengenai substansi pemeriksaan yang disebut telah dijalani Ahmad Syarif, termasuk apakah pemeriksaan tersebut berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana korupsi atau masih dalam tahap pendalaman.
Karena itu, informasi mengenai pemeriksaan tersebut perlu dikonfirmasi langsung kepada penyidik agar publik memperoleh gambaran yang akurat mengenai status penanganan perkara.
Gubernur DKI Diminta Memastikan Evaluasi Administratif
Andar turut mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Hendra Hidayat agar memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan memastikan seluruh penggunaan APBD dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Desakan agar pejabat terkait dicopot atau dinonaktifkan perlu ditempatkan dalam mekanisme pemerintahan yang berlaku, dengan mempertimbangkan dasar hukum, kewenangan pejabat pembina kepegawaian, serta fakta yang telah diverifikasi.
Evaluasi administratif dapat dilakukan sesuai kewenangan tanpa mendahului proses pidana. Sebaliknya, jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, hasilnya perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sah.
Pengakuan Ahmad Syarif mengenai pemeriksaan oleh aparat penegak hukum menjadi salah satu informasi yang perlu ditindaklanjuti dengan konfirmasi resmi. Publik berhak mengetahui sejauh mana proses berjalan, sepanjang informasi tersebut dapat disampaikan tanpa mengganggu penyidikan.
Polda Metro Jaya diharapkan memberikan penjelasan mengenai status penanganan perkara, sedangkan pejabat dan instansi terkait perlu membuka ruang klarifikasi mengenai penggunaan anggaran pemeliharaan gedung Kantor Wali Kota Jakarta Utara tahun 2025.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan semata-mata soal besarnya anggaran, melainkan soal akuntabilitas penggunaan uang negara. Setiap rupiah dalam APBD harus memiliki dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Jika ditemukan penyimpangan, proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti. Jika dugaan tidak terbukti, penjelasan resmi juga diperlukan untuk meluruskan informasi yang berkembang.
MetrokitaNews membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Ahmad Syarif, Akhmad Pambudi, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, Kejaksaan, serta pihak-pihak lain yang terkait. Redaksi akan memperbarui pemberitaan setelah memperoleh keterangan dan dokumen pendukung yang dapat diverifikasi.
Laporan: Patar P. | MetrokitaNews
