MetrokitaNews, Jakarta, 01 November 2026 — Pengelolaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional bus sekolah di Unit Pengelola Angkutan Sekolah (UPAS), Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menjadi sorotan. Dugaan ketidakberesan dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut perlu diklarifikasi dan ditelusuri oleh instansi pengawas serta aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti awal yang memadai.
Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada redaksi, anggaran BBM bus sekolah disebut mencapai sekitar Rp90 miliar. Namun, nilai tersebut masih perlu diverifikasi berdasarkan dokumen anggaran resmi, termasuk rincian alokasi, realisasi, dan periode penggunaannya.
Informasi yang sama juga menyinggung harga BBM jenis Dex sebesar Rp25.200 per liter serta dugaan ketidaksesuaian dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan BBM. Sejumlah dugaan yang perlu diperiksa antara lain keabsahan struk pembelian, kesesuaian volume BBM dengan kebutuhan operasional bus, serta kecocokan antara penggunaan anggaran dan dokumen pendukungnya.
Apabila ditemukan bukti adanya nota fiktif atau manipulasi dokumen pertanggungjawaban, persoalan ini tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif. Temuan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sorotan juga diarahkan pada keterbukaan informasi pengadaan dan pengelolaan anggaran BBM bus sekolah untuk tahun anggaran 2025 dan 2026.
Menurut informasi yang diterima redaksi, anggaran tersebut disebut tidak ditampilkan secara transparan pada sistem pengadaan elektronik atau LPSE DKI Jakarta. Namun, tidak tercantumnya suatu anggaran pada halaman LPSE saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa anggaran tersebut sengaja disembunyikan atau digelapkan.
Karena itu, perlu dilakukan penelusuran terhadap dokumen APBD, dokumen pelaksanaan anggaran, rencana umum pengadaan, kontrak atau dokumen pembelian, serta laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan BBM.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah proses pengadaan telah sesuai ketentuan, bagaimana mekanisme pembelian BBM dilaksanakan, dan apakah penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang sah.
Publik berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan uang daerah sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan peraturan pengelolaan keuangan negara. Transparansi menjadi bagian penting untuk mencegah penyimpangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Dugaan Struk BBM dan Perjalanan Dinas Perlu Diverifikasi
Informasi yang disampaikan kepada redaksi turut menyinggung dugaan penggunaan struk BBM yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya serta dokumen perjalanan dinas yang dinilai janggal.
Dugaan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan dokumen dan pencocokan data. Auditor maupun aparat penegak hukum dapat menelusuri bukti transaksi, tanggal pembelian, volume BBM, identitas kendaraan, catatan perjalanan bus, serta dokumen pembayaran dan pencairan anggaran.
Jika ditemukan perbedaan antara transaksi sebenarnya dan laporan pertanggungjawaban, pihak terkait perlu dimintai penjelasan. Apabila terdapat indikasi tindak pidana dan bukti permulaan yang cukup, penanganannya dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Redaksi belum memperoleh dokumen audit atau hasil penyelidikan resmi yang membuktikan adanya struk fiktif maupun manipulasi laporan pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, dugaan ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Dalam informasi yang diterima redaksi, seorang petugas keamanan menyampaikan bahwa Kepala UPAS Dishub DKI Jakarta, Koharuddin, sedang berada di China dan diperkirakan kembali pada Minggu. Keterangan tersebut disebut disampaikan pada Rabu, 23 September 2026.
Namun, informasi mengenai keberangkatan tersebut belum menjelaskan tujuan perjalanan, status kedinasan, maupun apakah perjalanan itu berkaitan dengan persoalan anggaran yang sedang disorot.
Karena itu, keberangkatan ke luar negeri tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Klarifikasi diperlukan untuk memastikan apakah perjalanan tersebut merupakan tugas resmi, perjalanan pribadi, atau kegiatan lain yang memiliki dokumen pendukung.
Apabila perjalanan itu menggunakan anggaran negara, dokumen penugasan, persetujuan perjalanan, rincian biaya, dan laporan hasil perjalanan dapat diperiksa sesuai prosedur yang berlaku.
Aparat Penegak Hukum Diminta Menelusuri Bukti
Informasi yang disampaikan kepada redaksi menyebut adanya rencana pelaporan terhadap Kepala UPAS Dishub DKI Jakarta, Koharuddin, kepada unit tindak pidana korupsi Polda Metro Jaya terkait dugaan penyimpangan anggaran BBM bus sekolah.
Redaksi belum memperoleh bukti penerimaan laporan yang dapat memastikan bahwa laporan tersebut telah resmi terdaftar. Karena itu, status pelaporan perlu dikonfirmasi kepada pihak pelapor dan kepolisian.
Apabila laporan resmi diajukan dan disertai bukti awal, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya secara profesional, objektif, dan transparan sesuai prosedur hukum.
Pemeriksaan dapat diarahkan pada kesesuaian anggaran dengan realisasi, keabsahan dokumen pembelian BBM, kecocokan jumlah BBM dengan operasional kendaraan, serta kemungkinan adanya kerugian keuangan daerah.
Jika dugaan penyimpangan terbukti, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan bukti pelanggaran, hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan prasangka yang berkepanjangan.
Klarifikasi UPAS dan Dishub DKI Jakarta Diperlukan
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi dari Koharuddin maupun pihak UPAS dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengenai nilai anggaran BBM, mekanisme pembelian, dokumen pertanggungjawaban, serta dugaan ketidaksesuaian yang dipersoalkan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi kepada Koharuddin, UPAS Dishub DKI Jakarta, dan pihak-pihak terkait untuk menjelaskan dasar anggaran, mekanisme pengadaan, serta sistem pengawasan penggunaan BBM bus sekolah.
Penggunaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dengan dokumen yang sah dan data yang bisa diuji. Jika terdapat dugaan penyimpangan, pemeriksaan harus bertumpu pada bukti, bukan asumsi. Jika tidak ada penyimpangan, klarifikasi terbuka juga penting untuk menjawab pertanyaan publik.
MetrokitaNews akan terus mendorong transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta hak jawab pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan.
Laporan: Patar P. | MetrokitaNews
