MetrokitaNews, Jakarta, 3 November 2026 — Anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menjadi sorotan. Mulai dari sewa kantor senilai Rp69 miliar untuk tiga tahun, anggaran bahan bakar minyak (BBM) sekitar Rp94,5 miliar, hingga sejumlah pos pemeliharaan kendaraan operasional dan pengadaan perlengkapan kantor diminta untuk diperiksa.
Direktur Eksekutif Government Against Corruption Discrimination (GACD), Andar Situmorang, SH, menyatakan pihaknya akan melaporkan dugaan penyimpangan anggaran tersebut kepada Unit Tipikor Polda Metro Jaya.
Andar menyampaikan hal itu kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (26/10/2026). Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri penggunaan anggaran, termasuk dugaan rekayasa dan manipulasi laporan pertanggungjawaban.
Salah satu yang disorot adalah anggaran sewa kantor DLH DKI Jakarta sebesar Rp23 miliar per tahun atau sekitar Rp69 miliar untuk masa sewa tiga tahun. GACD mempertanyakan dasar penetapan nilai sewa, fasilitas yang disediakan, serta kesesuaian realisasi anggaran dengan kontrak dan kondisi sebenarnya.
Selain itu, anggaran BBM yang disebut mencapai sekitar Rp94,5 miliar juga diminta untuk ditelusuri. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari pemberitaan sebelumnya, hingga 31 Agustus 2026 anggaran tersebut tersisa sekitar Rp16,6 miliar, sementara kebutuhan rata-rata disebut mencapai Rp10,4 miliar per bulan.
Sejumlah pos anggaran lainnya dalam APBD 2026 turut menjadi perhatian, antara lain:
- Pemeliharaan kendaraan operasional Mitsubishi Triton sebesar Rp434.999.600.
- Pemeliharaan kendaraan operasional Isuzu sebesar Rp253.815.300.
- Pemeliharaan kendaraan operasional Ford Ranger sebesar Rp279.892.183.
- Pemeliharaan kendaraan operasional Daihatsu Terios sebesar Rp27 juta.
- Penyediaan perlengkapan kebersihan kantor sebesar Rp168 juta.
- Penyediaan perlengkapan keamanan kantor sebesar Rp106 juta.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp137 juta.
Menurut Andar, seluruh pos tersebut perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, dan bukti pertanggungjawabannya.
“Kami juga meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera mengevaluasi pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan anggaran negara. Jangan sampai uang rakyat dikelola tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas,” tegas Andar.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, disebut dalam pemberitaan terkait penjelasan mengenai anggaran BBM tersebut melalui Kepala UPST Bantargebang, Agung Pujo Winarko.
Di sisi lain, seorang sumber menyebut anggaran pemeliharaan di lingkungan DLH perlu mendapat pengawasan ketat. Namun, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak terkait.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat dikonfirmasi mengenai persoalan ini belum memberikan tanggapan. Redaksi juga belum memperoleh penjelasan langsung dari Kepala DLH DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengenai sejumlah pos anggaran yang dipersoalkan.
GACD mendesak Polda Metro Jaya menindaklanjuti rencana laporan tersebut secara profesional dan transparan. Pemeriksaan diharapkan dapat memastikan apakah terdapat penyimpangan, kerugian keuangan daerah, atau pelanggaran hukum dalam pengelolaan anggaran DLH DKI Jakarta.
Laporan: Patar P | MetrokitaNews
