Metrokitanews, 9 September 2026 — Praktisi hukum Fredi Moses Ulemlem, S.H., M.H., kembali mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya (MBD) segera memberikan kepastian hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan Lapen Pulau Dai dan peningkatan jalan Lapen Watuwei–Wiratan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
Fredi meminta penyidik tidak membiarkan perkara tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan mengenai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana.
“Tidak ada alasan untuk membiarkan perkara ini berjalan tanpa kepastian. Jika berdasarkan hasil penyidikan telah terpenuhi ketentuan hukum mengenai penetapan tersangka, maka penyidik harus mengambil langkah sesuai hukum,” tegas Fredi.
Sorotan tersebut muncul setelah Kejari MBD sebelumnya meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Sejumlah pemberitaan menyebut penyidik telah memeriksa 29 orang, melakukan penggeledahan serta menyita dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Dalam perkembangan lainnya, uang sekitar Rp1,023 miliar juga diberitakan telah disita sebagai barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Menurut Fredi, rangkaian tindakan penyidikan tersebut harus diikuti dengan konstruksi perkara yang transparan dan terukur, termasuk mengenai siapa saja yang berdasarkan alat bukti memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana.
Dua Alat Bukti Jadi Parameter
Fredi mengingatkan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka bukan semata-mata didasarkan pada dugaan atau tekanan publik, melainkan harus memenuhi parameter hukum acara pidana.
UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP telah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981.
Dalam KUHAP baru tersebut, Pasal 1 angka 28 mendefinisikan tersangka sebagai seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti. Hal ini juga ditegaskan dalam pemberitaan resmi Mahkamah Konstitusi ketika membahas ketentuan KUHAP tersebut.
Karena itu, Fredi menilai penyidik perlu menjelaskan perkembangan penanganan perkara berdasarkan konstruksi hukum dan alat bukti yang telah diperoleh.
“Publik berhak mendapatkan kepastian mengenai perkembangan perkara. Apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan hukum, maka proses hukum harus dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Namun demikian, penetapan tersangka tetap merupakan kewenangan penyidik berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti, bukan semata-mata berdasarkan desakan pihak luar.
Fredi juga menyatakan akan kembali menyurati Kejaksaan Agung, khususnya Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, agar memberikan perhatian terhadap proses penanganan perkara tersebut.
Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.
“Kami akan kembali bersurat kepada Kejaksaan Agung, dalam hal ini Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, agar melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara ini,” kata Fredi.
Ia menegaskan, pengawasan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan penyidik, melainkan memastikan setiap tahapan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.
Fredi juga meminta agar perkara dugaan korupsi proyek jalan tersebut tidak berhenti hanya pada pemeriksaan saksi, penggeledahan dan penyitaan barang bukti.
Publik Menunggu Kepastian
Proyek yang menjadi objek penyidikan tersebut diberitakan terdiri dari pembangunan Jalan Lapen Pulau Dai senilai Rp5 miliar dan peningkatan Jalan Lapen Watuwei–Wiratan senilai Rp4 miliar untuk Tahun Anggaran 2025. Kejari MBD sebelumnya menyatakan perkara tersebut telah masuk tahap penyidikan.
Bagi Fredi, tahapan penyidikan harus menghasilkan kejelasan mengenai konstruksi perkara, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya tindak pidana berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik.
“Jangan sampai masyarakat melihat perkara korupsi hanya ramai pada tahap awal, kemudian kehilangan kejelasan pada tahap berikutnya. Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sangat bergantung pada transparansi dan kepastian proses hukum,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan dari Kejari MBD mengenai waktu dan pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Kejaksaan tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi mengenai perkembangan penyidikan dan dasar hukum setiap tindakan yang telah dilakukan.
Red | Metrokitanews
