Metrokitanews, Jakarta Barat, 11 September 2026 — Pekerjaan galian terkait proyek SPAM Karian–Serpong Hilir JDU, JDB, dan JDL di wilayah Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, menuai sorotan. Selain persoalan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), keterbukaan informasi mengenai anggaran pekerjaan tersebut juga dipertanyakan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Metrokitanews, pekerjaan yang tercantum dalam Program PABO20 tersebut memiliki jadwal pelaksanaan selama 90 hari. Pekerjaan disebut dilaksanakan oleh kontraktor PT Bestindo Putra Mandiri, beralamat di Menara Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan subkontraktor PT Prima Artha Utama, Jalan Lahur No. 23, Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Dalam dokumentasi yang diterima wartawan, terlihat sejumlah pekerja melakukan aktivitas penggalian dan pengangkutan material di sisi jalan.
Namun, pekerja yang terlihat dalam dokumentasi tersebut diduga belum menggunakan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap. Kondisi ini menjadi perhatian karena aktivitas pekerjaan berada di area yang masih dilalui pengguna jalan.
Advokat Onnes Pardede, S.H., mengatakan penerapan K3 tidak seharusnya hanya menjadi formalitas dalam sebuah pekerjaan konstruksi.
“Penggunaan APD dan penerapan K3 bukan aksesori proyek. Keselamatan pekerja maupun pengguna jalan harus menjadi bagian utama dalam setiap pekerjaan konstruksi,” ujar Onnes.
Menurutnya, pekerjaan yang berlangsung di sisi jalan juga membutuhkan pengamanan area kerja yang memadai untuk mengurangi risiko kecelakaan.
“Tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai dan pengamanan area kerja yang jelas, risiko kecelakaan bukan sekadar kemungkinan di atas kertas. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memastikan standar keselamatan tersebut dipenuhi?” katanya.
Selain K3, aspek keterbukaan informasi publik juga menjadi sorotan. Dalam informasi yang diterima Metrokitanews, belum diketahui secara jelas berapa nilai anggaran pekerjaan tersebut dan sumber pembiayaannya.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan, terutama apabila proyek berkaitan dengan penggunaan anggaran badan usaha milik pemerintah atau sumber dana publik.
Onnes mempertanyakan transparansi pekerjaan tersebut.
“Proyek ini menggunakan anggaran apa? Berapa nilai kontraknya? Dan apakah pekerjaan tersebut memiliki dokumen serta dasar penganggaran yang jelas? Jika memang menggunakan uang negara, transparansi tidak boleh ditutup-tutupi,” tegasnya.
Ia menilai masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui sumber pembiayaan dan pertanggungjawaban suatu pekerjaan yang menggunakan dana publik.
Keterbukaan tersebut, menurutnya, juga perlu dilihat dalam konteks Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sepanjang informasi yang dimaksud memang termasuk informasi yang wajib dibuka kepada masyarakat.
Inspektorat dan APH Diminta Cermati
Atas sejumlah persoalan tersebut, Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) diminta mencermati pelaksanaan proyek tersebut sesuai kewenangan masing-masing.
Onnes mengatakan pemeriksaan dari sisi administrasi maupun teknis dapat dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
“Inspektorat dapat melakukan pemeriksaan dari sisi administrasi, sumber anggaran, perencanaan, pelaksanaan, hingga kesesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan,” ujarnya.
Sementara itu, APH dapat melakukan langkah sesuai kewenangannya apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau dugaan penyimpangan anggaran.
Menurut Onnes, transparansi diperlukan agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.
“Jika proyek tersebut memang bersih dan sesuai aturan, buka semuanya kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, jangan ragu memberikan tindakan sesuai ketentuan. Setiap rupiah yang dibelanjakan dari dana publik harus jelas sumbernya dan jelas penggunaannya,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, Metrokitanews belum memperoleh keterangan resmi dari pihak Perumda Air Minum Jaya, PT Bestindo Putra Mandiri, maupun PT Prima Artha Utama terkait nilai anggaran, papan informasi proyek, penerapan K3, serta pengawasan pekerjaan di lokasi.
Metrokitanews membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Laporan: Patar P | Metrokitanews
