Metrokitanews, Jakarta, 29 September 2026 — “Kebenaran menembus batas kewenangan.” Kalimat tersebut dilontarkan Fredi Moses Ulemlem sebagai bentuk apresiasi sekaligus penghormatan kepada Prof. Denny Indrayana dan kawan-kawan yang membawa persoalan pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke ruang persidangan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Fredi, ungkapan tersebut bukan sekadar rangkaian kata, melainkan memiliki dimensi filosofis, hukum, dan moral. Kebenaran, dalam pengertian fakta dan keadilan yang harus diuji, tidak semestinya berhenti hanya karena berhadapan dengan batas kewenangan atau persoalan prosedural.
“Salut buat Prof. Denny dan kawan-kawan. Apresiasi dan hormat yang setinggi-tingginya,” ujar Fredi.
Persoalan ini kini memang masuk dalam proses hukum di MK. Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 telah diregistrasi pada 17 September 2026. Para pemohon antara lain Denny Indrayana, sementara Bambang Widjojanto dan sejumlah advokat lainnya tercatat sebagai kuasa hukum.
Dalam persidangan pendahuluan pada 21 September 2026, kuasa hukum pemohon menyampaikan bahwa mereka meminta kesempatan untuk menguji secara terbuka persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden. Para pemohon juga menyadari adanya persoalan tenggang waktu pengajuan PHPU, tetapi mendalilkan pentingnya pengujian terhadap substansi perkara.
Di sinilah frasa “kebenaran menembus batas kewenangan” memperoleh konteks hukumnya.
Sebab, perkara tersebut bukan semata-mata berbicara mengenai selembar ijazah. Yang dipersoalkan pemohon adalah bagaimana syarat pendidikan calon pejabat publik diverifikasi, siapa yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, dan sejauh mana proses tersebut dapat diuji ketika muncul persoalan mengenai keabsahannya.
Pasal 169 Huruf r Menjadi Titik Persoalan
Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Norma tersebut tetap berada dalam UU 7/2017 sebagaimana diubah oleh UU 7/2023.
Sebelumnya, persoalan autentikasi ijazah juga pernah diuji melalui Perkara Nomor 216/PUU-XXIII/2025. Dalam perkara tersebut, pemohon meminta agar autentikasi terhadap ijazah asli menjadi bagian dari pembuktian syarat pendidikan. Namun, pada 19 Januari 2026, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena persoalan sistematika dan kejelasan permohonan.
Artinya, persoalan mengenai mekanisme verifikasi dan autentikasi syarat pendidikan bukan isu yang baru muncul sekarang.
Denny: Jangan Berhenti pada Pintu Prosedural
Dalam perkara terbaru, pemohon justru meminta MK membuka ruang pemeriksaan terhadap substansi persoalan. Hukumonline melaporkan Denny meminta MK tidak menghentikan pemeriksaan hanya pada persoalan prosedural, seperti tenggang waktu dan kedudukan hukum pemohon, tetapi melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi permohonan.
Namun, posisi tersebut berhadapan dengan tanggapan pihak lain.
Sekjen PSI Raja Juli Antoni, sebagaimana diberitakan Suara.com pada 24 September 2026, menilai gugatan mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran sebagai manuver politik. Pandangan tersebut merupakan penilaian pihak terkait, bukan fakta yang telah diputuskan oleh pengadilan.
Sementara itu, proses persidangan perkara tersebut masih berjalan. Pada 23 September 2026, MK menggelar pemeriksaan dengan agenda penyampaian jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu.
Bagi Fredi Moses Ulemlem, justru ruang persidangan harus menjadi tempat untuk menguji persoalan tersebut secara objektif.
Bukan opini yang menentukan benar atau salah. Bukan pula kekuasaan yang menentukan kebenaran. Melainkan fakta, bukti, aturan hukum, dan pertimbangan hakim.
Karena itu, menurutnya, batas kewenangan tidak seharusnya dipahami sebagai alasan untuk menghindari pengujian terhadap substansi apabila hukum memang menyediakan mekanisme untuk mengujinya.
Di era keterbukaan informasi, masyarakat juga memiliki hak untuk mengikuti proses tersebut secara kritis. Citizen journalism, keterbukaan dokumen, dan partisipasi publik membuat informasi tidak lagi sepenuhnya berada di tangan institusi.
Namun, keterbukaan juga membawa tanggung jawab: dugaan harus tetap disebut dugaan, klaim harus diuji, dan kesimpulan harus menunggu proses pembuktian.
Pada akhirnya, satu pertanyaan besar kini berada di ruang persidangan MK:
Apakah batas prosedural harus menjadi akhir dari pencarian kebenaran, atau justru menjadi pintu masuk untuk menguji substansi secara lebih mendalam?
Jawabannya bukan berada di ruang opini, melainkan pada proses pembuktian dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Laporan: Metrokitanews
