Foto : Pamplate tertulis anggaran 1.2 T
Metrokitanews, Jakarta Barat, 29 September 2026 — Angka anggaran proyek ini justru menjadi pertanyaan pertama yang perlu dijawab. Pembangunan tangki septik komunal di Gang H. Bule, RW 01, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, yang berada di bawah Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat, disebut memiliki nilai anggaran Rp1.216.212.944.000.
Jika angka tersebut benar, nilainya mencapai sekitar Rp1,216 triliun. Namun apabila yang dimaksud sebenarnya Rp1.216.212.944, maka nilainya sekitar Rp1,216 miliar.
Perbedaan tiga digit nol tersebut bukan persoalan kecil. Karena itu, dokumen kontrak, pagu anggaran, HPS, volume pekerjaan, dan nilai kontrak menjadi penting untuk diperiksa secara terbuka agar publik tidak disuguhi angka yang keliru.
Informasi yang dihimpun Metrokitanews menyebut pekerjaan tersebut dilaksanakan PT Kramat Raya Utama, dengan alamat terdaftar di Jalan Kalasan Raya Blok C Nomor 16, Kabupaten Tangerang. Data perusahaan yang tersedia secara publik juga mencatat nama dan alamat tersebut.
Tiga Tangki, Berapa Nilai Sebenarnya?
Di lapangan, seorang pekerja yang ditemui wartawan—disebut dengan nama samaran Gito—menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut berkaitan dengan sambungan dari rumah warga menuju tangki septik komunal.
Menurut keterangannya, penggalian memiliki kedalaman sekitar dua meter dengan lebar sekitar tiga meter. Ia juga menyebut rencana pembangunan sebanyak tiga tangki septik komunal.
Keterangan pekerja tersebut tentu belum cukup untuk menentukan nilai pekerjaan. Sebab, biaya sebuah proyek tidak hanya terdiri dari pekerjaan menggali dan membuat tangki. Ada material, instalasi perpipaan, sambungan rumah, tenaga kerja, mobilisasi, pekerjaan pendukung, pengawasan, pajak, keuntungan penyedia, hingga komponen lain sesuai kontrak.
Justru di sinilah pertanyaan investigatifnya: berapa volume pekerjaan sebenarnya, berapa harga satuannya, dan berapa nilai kontrak yang ditandatangani pemerintah dengan penyedia?
Advokat Onnes Pardede, SH mempertanyakan transparansi dan kewajaran penggunaan anggaran proyek tersebut.
“Jangan sampai anggaran disalahgunakan. Kalau perlu, dilakukan audit oleh aparat penegak hukum maupun lembaga yang berwenang,” ujarnya.
Namun, pernyataan mengenai kemungkinan adanya selisih anggaran belum dapat dijadikan kesimpulan adanya penyimpangan tanpa melihat dokumen kontrak, RAB, volume pekerjaan, progres fisik, pembayaran, dan hasil pemeriksaan.
Karena itu, apabila benar nilai yang disebut mencapai Rp1,216 triliun untuk pekerjaan di lokasi tersebut, pertanyaannya menjadi sangat mendasar: apakah angka itu merupakan nilai satu paket pekerjaan, keseluruhan program, atau terjadi kesalahan penulisan angka?
Sebaliknya, jika nilai yang benar sekitar Rp1,216 miliar, publik juga perlu mengetahui bagaimana angka tersebut dibentuk dan apakah sesuai dengan volume pekerjaan yang direalisasikan.
Metrokitanews telah berupaya meminta penjelasan kepada Kepala Sudin SDA Jakarta Barat, Mustajab, melalui sambungan telepon seluler. Namun hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi mengenai nilai anggaran maupun rincian pekerjaan proyek septik komunal tersebut.
Sementara itu, Mustajab memang tercatat sebagai Kepala Sudin SDA Jakarta Barat dan pada September 2026 aktif memberikan keterangan publik mengenai berbagai pekerjaan SDA di wilayah Jakarta Barat.
Dengan demikian, pertanyaan mengenai proyek di Gang H. Bule tidak semestinya berhenti pada dugaan atau asumsi.
Publik berhak mengetahui: apa nama paket pekerjaannya, berapa nilai kontraknya, siapa konsultan pengawasnya, berapa jumlah tangki yang dibangun, berapa volume pekerjaannya, dan berapa progres pembayarannya?
Bukan Sekadar Septik Tank, Tetapi Soal Akuntabilitas APBD
Proyek yang menggunakan anggaran publik semestinya dapat diuji melalui dokumen dan hasil pekerjaan di lapangan.
Apabila seluruh angka dan volume pekerjaan sesuai kontrak, maka penjelasan terbuka justru dapat menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Sebaliknya, jika terdapat perbedaan antara dokumen kontrak, pembayaran, volume pekerjaan, dan kondisi fisik di lapangan, maka perbedaan tersebut perlu dijelaskan dan, bila diperlukan, diperiksa oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Sampai di titik ini, Metrokitanews tidak menyimpulkan telah terjadi korupsi, mark-up, ataupun permainan antara pejabat dan kontraktor. Yang sedang dipersoalkan adalah transparansi dan kewajaran proyek yang menggunakan uang rakyat.
Pertanyaan sederhananya: Rp1.216.212.944.000 itu sebenarnya angka apa?
Dan jika angka tersebut benar, mengapa sebuah pekerjaan pembangunan tiga tangki septik komunal di satu lokasi dapat tercatat dengan nilai sebesar itu?
Jawaban atas pertanyaan tersebut semestinya tidak sulit apabila dokumen perencanaan dan kontraknya terbuka.
Metrokitanews membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Sudin SDA Jakarta Barat, konsultan pengawas, PT Kramat Raya Utama selaku pelaksana, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan secara resmi dan berimbang.
Laporan: Patar P | Metrokitanews
