Metrokitanews, Maluku Barat Daya, 20 November 2026. Praktisi hukum Fredi Moses Ulemlem mendesak Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya (Kejari MBD) agar mengusut tuntas dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Pulau Dai dan ruas Simpang Watuwei–Wiratan. Ia meminta proses hukum tidak berhenti pada para tersangka yang telah ditetapkan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga berperan dalam pengendalian proyek hingga pencairan anggaran.
Menurut Fredi, penyidik perlu mendalami proses administrasi dan mekanisme pencairan anggaran proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. Ia menilai, pemeriksaan tidak seharusnya hanya menyasar pelaksana kegiatan atau bawahan, tetapi juga pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengajuan dan persetujuan pencairan.
“Pencairan anggaran tidak mungkin dikendalikan hanya oleh anak buah, apalagi nilainya miliaran rupiah. Periksa juga Kepala Dinas PU saat itu. Harus ditelusuri siapa yang mengetahui, menyetujui, dan menjalankan proses administrasi hingga anggaran bisa dicairkan,” tegas Fredi.
Ia juga meminta Kejari MBD menelusuri kemungkinan keterlibatan Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach. Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah terdapat keterlibatan pihak lain dalam proses pengambilan keputusan maupun pencairan anggaran.
Fredi menegaskan, penyidik perlu mengungkap secara terang siapa saja yang diduga menjadi aktor pengendali, termasuk kemungkinan adanya aliran dana atau pemberian fee kepada pihak-pihak tertentu.
“Jangan sampai perkara ini hanya berhenti pada bawahan dan kontraktor, sementara pihak yang diduga mengendalikan proses administrasi justru tidak tersentuh. Buka kasus ini seterang-terangnya berdasarkan alat bukti,” ujarnya.
Sebelumnya, Kejari MBD menahan Deny Tengens, pelaksana proyek, pada Rabu (18/11/2026) sore. Penahanan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Dai dan Simpang Watuwei–Wiratan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025.
Deny kemudian dibawa ke Lapas Kelas IIA Ambon. Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara disebut mencapai Rp2.483.685.383 berdasarkan hasil audit Inspektorat Maluku Barat Daya.
Sebelum penahanan Deny, penyidik telah menetapkan tiga tersangka lainnya, masing-masing berinisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta OL dan DRL yang disebut menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Perhatian publik juga tertuju pada kontraktor bernama Handoyo. Ia disebut telah mengembalikan uang tunai sebesar Rp1.023.300.000 kepada penyidik. Namun, hingga informasi ini dihimpun, Handoyo belum ditahan. Status hukum dan alasan belum dilakukannya penahanan perlu dijelaskan oleh pihak kejaksaan.
Fredi meminta Kejari MBD memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk kemungkinan pemeriksaan terhadap pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pencairan dana.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tanpa tebang pilih. Seluruh pihak yang terbukti memiliki keterlibatan berdasarkan alat bukti harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Red | Metrokitanews
