Rangkaian kegiatan yang berlangsung pada Sabtu hingga Minggu, 22–23 Agustus 2026, tersebut diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan dan tradisi, serta hiburan Gambang Kromong Irama Baru Ciseeng. Sejumlah rekanan dari berbagai wihara dan bio dari sejumlah daerah juga turut hadir untuk mengikuti rangkaian perayaan.

Ketua Panitia Sejit, Tan Cengwie, mengatakan kegiatan utama berlangsung selama dua hari, dengan berbagai rangkaian ritual dan kegiatan yang telah disiapkan panitia.

“Acara berlangsung dari tanggal 22 sampai 23 Agustus 2026. Selain rangkaian kegiatan keagamaan, ada juga atraksi injak bara api dan hiburan Gambang Kromong,” ujar Tan Cengwie.

Berdasarkan susunan acara yang disiapkan panitia, pada Sabtu, 22 Agustus 2026, kegiatan diisi dengan pembacaan Liam Keng dan blessing lokasi Tah Hwee yang dipimpin Bhikku Sangha, dilanjutkan Cia Peng An, hiburan Gambang Kromong, Tiam Lokasi Tah Hwee (Injak Bara), serta pembuatan Hu Peng An.

Sementara pada Minggu, 23 Agustus 2026, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Liam Keng dan blessing lokasi Tah Hwee yang dipimpin Bhikku Sangha, Cia Peng An, hiburan Gambang Kromong, Tiam Lokasi Tah Hwee (Injak Bara), pembuatan Hu Peng An, tebar arang Tah Hwee (Injak Bara), ritual Tah Hwee, serta pelayanan umat Cia Sin/LokTung.

Selain kegiatan keagamaan dan tradisi, perayaan tersebut juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk berjualan di sekitar lokasi Kwan Ti Bio. Kehadiran para pedagang turut menambah semarak suasana perayaan sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dari ramainya kunjungan umat dan warga.

Salah seorang pedagang, Wawah Lia, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, perayaan Sejit tidak hanya menjadi momentum keagamaan dan budaya, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk ikut berpartisipasi.

“Acara ini sangat bagus dan memberikan kesempatan kepada UMKM untuk ikut memeriahkan sekaligus berjualan,” kata Wawah Lia.

Perayaan Sejit di Kwan Ti Bio tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana kegiatan keagamaan, tradisi, seni budaya, dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan. Kehadiran Gambang Kromong serta pelaku UMKM membuat rangkaian kegiatan tidak hanya menjadi agenda internal umat, tetapi juga turut melibatkan masyarakat sekitar.

Panitia berharap seluruh rangkaian kegiatan selama dua hari dapat berjalan tertib dan lancar, serta menjadi momentum kebersamaan bagi umat, para undangan dari berbagai wihara dan bio, pelaku UMKM, maupun masyarakat di sekitar Kwan Ti Bio.

Metrokitanews | Hendri

The post Sejit Kwan Ti Bio Tangerang, Injak Bara Api Jadi Sorotan appeared first on Metro Kita News.

Pemerintah Pusat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa diminta tidak mengabaikan kepentingan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak atas pekerjaan, perlindungan masyarakat adat, pembangunan ekonomi daerah, serta keberlanjutan lingkungan.

Menurut pandangan tersebut, pengelolaan Blok Masela harus mengedepankan prinsip keadilan sosial dan keadilan ekologis agar pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi negara, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku sebagai daerah penghasil.

Pemerintah daerah dinilai harus segera melakukan pendataan dan pemetaan sumber daya manusia secara akurat agar masyarakat lokal memiliki kesempatan mengisi berbagai kebutuhan tenaga kerja di proyek Blok Masela.

Langkah tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan vokasi, sertifikasi profesi, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan sehingga putra-putri Maluku mampu bersaing sesuai standar industri minyak dan gas.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong menyusun regulasi yang memberikan kepastian mengenai porsi keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek strategis nasional tersebut.

Pengusaha Lokal Jangan Hanya Menjadi Penonton

Selain tenaga kerja, pemerintah juga diminta melakukan pendataan dan pembinaan terhadap badan usaha milik daerah maupun pelaku UMKM agar mampu terlibat sebagai penyedia barang dan jasa selama proses pembangunan maupun operasional Blok Masela.

Dengan demikian, manfaat ekonomi proyek tidak hanya dirasakan perusahaan besar, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Maluku.

Perusahaan Wajib Menjalankan Program PPM

Selain kewajiban mematuhi seluruh ketentuan perizinan dan lingkungan, perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan dan migas juga diwajibkan menyusun serta melaksanakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dalam praktiknya sering dikaitkan dengan Corporate Social Responsibility (CSR).

Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengembangkan usaha mikro, serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasi atau lingkar tambang.

Pelaksanaan PPM dinilai tidak boleh bersifat seremonial semata, melainkan harus dirancang secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan sehingga manfaat proyek benar-benar dapat dirasakan oleh warga di sekitar kawasan Blok Masela.

Hak Masyarakat Adat Wajib Dihormati

Pemerintah juga diminta memastikan hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi dalam setiap tahapan proyek.

Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan sehingga masyarakat adat memperoleh informasi yang lengkap, dilibatkan dalam konsultasi publik, serta memiliki kesempatan menyampaikan persetujuan maupun keberatan sebelum proyek dijalankan di wilayah adat mereka.

AMDAL Harus Melibatkan Masyarakat

Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) juga tidak boleh hanya menjadi formalitas administrasi.

Masyarakat harus dilibatkan sejak awal melalui konsultasi publik agar setiap potensi dampak sosial maupun lingkungan dapat diidentifikasi secara terbuka serta dicarikan solusi bersama.

Pengelolaan Blok Masela juga harus memperhatikan prinsip keadilan antargenerasi, yakni memastikan pemanfaatan sumber daya alam saat ini tidak mengorbankan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang lestari dan sumber daya yang berkelanjutan.

Dengan pengelolaan yang berkeadilan, proyek Blok Masela diharapkan tidak hanya menjadi simbol keberhasilan investasi nasional, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat Maluku melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan pelaku usaha daerah, perlindungan hak masyarakat adat, pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), serta pelestarian lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Metrokitanews

The post Blok Masela Harus Berpihak pada Masyarakat Maluku, Bukan Sekadar Investasi appeared first on Metro Kita News.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan adat, seni, serta budaya bangsa, sekaligus memperkuat nilai toleransi antar suku dan agama di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Loka karya tersebut rencananya akan dihadiri oleh berbagai tokoh adat, tokoh seni dan budaya, tokoh agama, serta masyarakat umum dari beragam latar belakang suku dan daerah. Panitia juga mengimbau seluruh peserta dan undangan untuk mengenakan pakaian adat masing-masing daerah sebagai simbol persatuan dalam keberagaman.

Sejumlah undangan khusus kategori VVIP dijadwalkan hadir, di antaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Gubernur Banten, Bupati Kabupaten Tangerang, serta perwakilan TNI-Polri dan tamu undangan lainnya.

Dalam loka karya ini, berbagai topik akan dibahas, mulai dari etika penggunaan bahasa, cara berpakaian, hingga pola interaksi sosial antar suku dan agama. Selain sesi diskusi, acara juga akan dimeriahkan dengan pameran makanan adat, tarian tradisional, pencak silat, serta pentas seni budaya Nusantara.

Salah satu peserta, Kang Delon, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Badan Lintas Seni Budaya Nusantara (BLSBN) dan merupakan putra daerah asal Cirebon, menyampaikan apresiasinya atas undangan yang diberikan oleh panitia HMMI.

“Alhamdulillah, ini suatu kehormatan bagi kami mendapatkan undangan baik secara tertulis maupun melalui informasi WhatsApp dari panitia HMMI. Kami juga mengundang seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Tangerang, untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara ini,” ujar Kang Delon kepada awak media, Selasa (13/01/2026).

Ia menegaskan bahwa loka karya ini menjadi ruang penting untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait adat, seni, budaya, serta toleransi antar suku dan agama.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat yang memiliki ciri khas seni, budaya, suku, dan adat untuk hadir pada Minggu, 18 Januari 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Mari kita jaga kekayaan budaya kita bersama. Jangan lupa mengenakan pakaian adat masing-masing dan ramaikan acara ini,” tegasnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, HMMI berharap dapat memperkuat semangat persatuan, mempererat hubungan antar komunitas, serta menjaga warisan budaya Nusantara agar tetap hidup dan lestari di tengah perkembangan zaman. undang dapat di lihat di https://kompassindonesianews.com/index.php/2026/01/14/hmmi-gelar-loka-karya-adat-seni-dan-budaya-antar-suku-di-gedung-pramuka-kitri-bhakti-curug-kabupatentangerang/

Kian Sun | Metrokitanews

The post HMMI Gelar Loka Karya Adat dan Budaya Nusantara di Tangerang, Dorong Toleransi Antar Suku dan Agama appeared first on Metro Kita News.

Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri, yang dianggap bertentangan dengan putusan MK tersebut. Perpol ini membuka peluang penugasan polisi aktif di 17 kementerian dan lembaga sipil.

Presiden Prabowo Subianto masih terlihat aktif dalam mengendalikan negara, seperti yang terlihat dalam beberapa kegiatan dan pernyataan publiknya. Beliau telah menyampaikan capaian positif perekonomian nasional dan memberikan arahan strategis mengenai reformasi fiskal, fokus belanja negara, dan pengendalian defisit. Selain itu, Presiden Prabowo juga telah mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk menangani dan membantu masyarakat.

Namun, pertanyaan tentang apakah jajarannya, termasuk Kapolri, memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan masih menjadi topik yang menarik. Kapolri telah mengeluarkan Perkap Nomor 10 Tahun 2025, yang mungkin menunjukkan adanya kebijakan yang diambil secara independen. Tapi, perlu diingat bahwa keputusan tersebut mungkin masih dalam koridor kebijakan pemerintah yang lebih luas.

Dalam konteks ini, perlu dilihat apakah keputusan Kapolri tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang lebih luas atau merupakan keputusan yang diambil secara independen. Untuk memahami situasi ini lebih lanjut, perlu dilihat konteks dan latar belakang keputusan tersebut.

Prof Mahfud MD membantah Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut Mahfud, Perpol tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil kecuali mereka mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Mahfud menyatakan bahwa Perpol tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN. Ia menekankan bahwa anggota Polri tidak dapat menduduki jabatan sipil karena itu akan menimbulkan konflik kepentingan dan mengancam netralitas Polri.

Mahfud juga menyoroti bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan teguran keras kepada Kapolri dan Panglima TNI terkait kebocoran kekayaan negara dan intervensi politik dalam institusi kepolisian. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan profesionalitas dan netralitas Polri .

Fredi M

The post Fredi Moses : Apakah Presiden masih mengendalikan negara appeared first on Metro Kita News.