Metrokitanews, Maluku, 2 Juli 2026 – Rencana eksplorasi dan eksploitasi Proyek Blok Masela dinilai harus menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Maluku bersama sebelas pemerintah kabupaten/kota untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Praktisi hukum Fredi Moses Ulemlem, S.H., M.H. menilai perhatian publik seharusnya tidak hanya terfokus pada perdebatan mengenai besaran kuota tenaga kerja lokal, tetapi juga pada kesiapan kualitas SDM masyarakat Maluku agar memenuhi standar kebutuhan industri migas.
“Jangan terjebak pada perdebatan soal berapa banyak tenaga kerja lokal yang akan diterima. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat Maluku dipersiapkan agar benar-benar memiliki kompetensi dan mampu bersaing ketika proses rekrutmen dibuka,” ujarnya.
Menurut Fredi, apabila masyarakat mengalami keterbatasan ekonomi untuk meningkatkan kompetensi, maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk hadir melalui program pendidikan, pelatihan, serta peningkatan keterampilan.
“Kalau masyarakat tidak mampu secara ekonomi untuk mempersiapkan diri, pemerintah daerah wajib memfasilitasi putra-putri daerah agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Jangan sampai masyarakat berjuang sendiri,” katanya.
Ia menjelaskan, kebutuhan tenaga kerja pada proyek Blok Masela umumnya mensyaratkan kualifikasi yang cukup tinggi. Beberapa posisi membutuhkan pendidikan minimal sarjana (S1), terutama dari bidang teknik dan sains, penguasaan bahasa Inggris, pengalaman di industri minyak dan gas, hingga pemahaman terhadap standar internasional di sektor energi.
Untuk posisi tertentu, seperti level engineer maupun senior engineer, perusahaan juga biasanya mensyaratkan pengalaman kerja bertahun-tahun, termasuk pengalaman pada proyek Floating Production Storage and Offloading (FPSO) maupun Floating Liquefied Natural Gas (FLNG).
Selain kemampuan teknis, calon tenaga kerja juga diharapkan memiliki pemahaman mengenai manajemen kontrak, kepatuhan terhadap aspek lingkungan, serta analisis risiko sosial yang menjadi bagian penting dalam industri migas modern.
Fredi mengungkapkan bahwa pemerintah bersama SKK Migas selama ini telah membuka sejumlah program pelatihan bagi masyarakat di wilayah sekitar proyek, termasuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Namun menurutnya, langkah tersebut perlu diperluas dan diperkuat agar manfaat proyek strategis nasional benar-benar dapat dirasakan masyarakat Maluku.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD segera menyusun regulasi daerah yang mengatur keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek strategis tersebut.
“Pemerintah daerah harus menyiapkan regulasi melalui Peraturan Daerah yang mengatur persentase penerimaan tenaga kerja lokal dan tenaga kerja dari luar daerah. Dengan begitu, ada kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak masyarakat Maluku untuk memperoleh kesempatan kerja di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga memastikan pembangunan SDM berjalan seiring dengan pelaksanaan proyek Blok Masela.
“Blok Masela harus menjadi pintu masuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku. Investasi yang besar harus diiringi dengan lahirnya tenaga kerja lokal yang berkualitas, kompetitif, dan mampu menjadi bagian dari pembangunan daerah,” pungkasnya.
Metrokitanews | Red
About The Author
