Metrokitanews, Maluku, 2 Juli 2026 – Menjelang dimulainya eksplorasi dan eksploitasi Proyek Strategis Nasional Blok Masela, Pemerintah Provinsi Maluku bersama sebelas pemerintah kabupaten/kota diingatkan agar tidak hanya sibuk membahas besaran kuota tenaga kerja lokal, tetapi juga segera mengambil langkah nyata dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
Praktisi hukum Fredi Moses Ulemlem, S.H., M.H. menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan masyarakat Maluku tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri ketika proyek migas berskala internasional tersebut mulai beroperasi.
“Jangan hanya berteori atau berpolemik mengenai kuota tenaga kerja lokal. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah benar-benar mempersiapkan masyarakat agar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Jangan biarkan masyarakat berjuang sendiri seolah-olah pemerintah tidak memiliki tanggung jawab terhadap masa depan mereka,” ujar Fredi.
Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan pendataan SDM secara menyeluruh dan akurat agar potensi tenaga kerja lokal dapat dipetakan sesuai kebutuhan proyek Blok Masela.
“Pemerintah harus mengetahui siapa saja putra-putri daerah yang memiliki kompetensi, siapa yang masih membutuhkan pelatihan, dan bidang keahlian apa saja yang harus dipersiapkan. Pendataan ini menjadi dasar agar masyarakat lokal memperoleh kesempatan maksimal dalam proses rekrutmen,” katanya.
Fredi menjelaskan, pemetaan tersebut harus disertai strategi yang terukur agar masyarakat Maluku mampu bersaing di sektor industri minyak dan gas.
Beberapa langkah strategis yang dinilai perlu segera dilakukan pemerintah daerah antara lain:
- Melakukan identifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan proyek, seperti teknik perminyakan, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, dan disiplin ilmu lainnya, bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Pattimura maupun lembaga pendidikan lainnya.
- Membuka akses pendidikan, pelatihan vokasi, serta sertifikasi kompetensi bagi putra-putri daerah agar memenuhi standar industri migas nasional maupun internasional.
- Melakukan pendataan dan pembinaan terhadap pelaku usaha lokal agar mampu berpartisipasi sebagai penyedia barang, jasa, logistik, hingga material konstruksi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek.
Menurut Fredi, manfaat proyek Blok Masela tidak boleh hanya dirasakan oleh investor maupun tenaga kerja dari luar daerah, tetapi harus memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat Maluku.
Hak atas Pekerjaan Dijamin Konstitusi
Fredi juga mengingatkan bahwa penyediaan kesempatan kerja bukan hanya kebijakan pembangunan, melainkan merupakan amanat konstitusi yang wajib dijalankan negara.
Ia merujuk pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Selain itu, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
“Konstitusi telah memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang layak. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban membuka kesempatan kerja, melindungi hak-hak pekerja, memastikan tidak ada diskriminasi dalam proses rekrutmen, serta menjaga masyarakat dari segala bentuk eksploitasi tenaga kerja,” jelasnya.
Menurutnya, kewajiban negara tidak berhenti pada menghadirkan investasi semata, tetapi juga memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat nyata melalui kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas SDM dan perlindungan hak tenaga kerja.
Jangan Sampai Masyarakat Menjadi Penonton
Fredi berharap seluruh pemerintah daerah di Maluku menjadikan proyek Blok Masela sebagai momentum membangun kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
“Blok Masela adalah peluang besar bagi Maluku. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Pemerintah daerah harus hadir melalui kebijakan yang konkret agar putra-putri Maluku menjadi pelaku utama dalam pembangunan dan mampu menikmati manfaat ekonomi dari proyek strategis nasional ini,” pungkasnya.
About The Author
